Idiocracy

Kemarin saya menonton TV (ya… menonton TV) ada Bang One yang sedang membawakan sebuah acara “talk show” membahas mengenai pemecahan permasalahan makelar kasus di Indonesia. Bang One kemudian menyimpulkan secara sepihak (saat acara tersebut diakhiri, nampak masih ada beberapa orang yang masih ingin bicara) bahwa pemecahan masalah makelar kasus adalah pengawasan external yang independen dan terintegrasi… atau semacam itulah. Ditambah dengan kata-kata lain seperti “bermoral” “berkualitas” dan sebagainya.

Bagi akal saya yang dangkal ini, semuanya itu tidak masuk akal.

Apa ada yang rela jika pengawasan seperti ini terbentuk? Dan jika mereka pura-pura rela, apa ada yang mampu menjadi anggotanya? Dan jika dimampu-mampukan, apa mereka akan bermoral? Dan jika mereka pura-pura bermoral, tentunya makelar kasus dan mafia peradilan juga akan pura-pura hilang, tidak kelihatan, karena sudah berasimilasi secara sempurna dengan catur hukum kita. Kita…. siapa kita? Ternyata rakyat Indonesia tidak pernah benar-benar memiliki hukumnya, dan tidak layak mempergunakan kata-kata “hukum kita.”

Lalu milik siapakah hukum? Siapakah mereka disana yang menilai mengenai hukum seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia, kemudian berembuk sesama mereka untuk membuat hukum tersebut, memodifikasi bagian-bagian dari hukum yang kata mereka dibutuhkan oleh rakyat, memutuskan bahwa hukum tersebut berlaku dan oleh sebab itu mereka yang melanggar harus dihukum.

Hukum? hukum apa? Rayat jelata ini tidak mengerti satu patah katapun, satu istilah pun yang mereka buat disana. Waktu masih berkuliah di fakultas hukum di Yogyakarta, saya sempat sampai pada kesimpulan ini: hukum, undang-undang dan semua varian-variannya di Indonesia, memang tidak dibuat untuk dimengerti oleh para subjeknya.

Biar ambigu, istilah subjek yang saya pakai disini adalah orang-orang yang oleh karena berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terhindarkan dari segala kesempatan untuk mengerti hukum, sedangkan para penegak hukum? Sepertinya teori hukum tidak berlaku untuk mereka, setidaknya mereka tidak pernah berada pada posisi yang sama dihadapan hukum. Mereka hanya mengakui satu konsep: kekuasaan. Jadi definisi subjek hukum tidak berlaku untuk mereka. Oh, dan ya, saya menggeneralisir.

Jika hukum bisa dimengerti oleh subjeknya, maka tidak akan ada kekuasaan.

Sebagian dari kita yang beranggapan bahwa kita mengerti dan dengan demikian bisa beropini terhadap kondisi hukum Indonesia saat ini mungkin sedang membodohi diri kita sendiri, negara sudah terlalu tidak perduli untuk bisa dituduh membodohi rakyatnya.

Tapi tunggu dulu, jika dilihat dari pustaka hukum kita yang ada saat ini (dan dari dahulu) segala peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, tidak jelas, tidak pasti (dan tidak logis) dari mulai UUPA dan aturan pelaksanaannya sampai Undang-undang ITE, apa betul ini merupakan skema pintar untuk berebut kekuasaan?

Satu hal yang muncul dari ini semua adalah adanya indikasi bahwa semua orang pintar yang mengisi segala kedudukan legislastif, yudikatif dan eksekutif sesungguhnya tidaklah terlalu pintar, bahkan mereka terkesan membodoh-bodohi dirinya sendiri.

Bukan rahasia umum lagi bahwa para perwakilan kita (kita?) di pusat sana tidak seluruhnya mempunyai integritas dan kredibilitas, apa lagi yang didaerah, belum lagi di kantor-kantor pemerintah daerah (silahkan curiga kalau-kalau saya menuliskan hal ini karena saya pernah tidak lulus tes CPNS), dan itulah politik. Tapi jika para punggawa hukum kita ternyata terdiri dari orang-orang yang sesungguhnya tidak mempunyai kemampuan, diluar segala ijazah sarjana, master, atau professor mereka, maka selesailah sudah.

Terkait pemilihan calon presiden yang terakhir, beberapa warga masyarakat pernah ditanyai oleh seorang reporter dari sebuah stasiun TV tentang sosok yang layak memimpin negeri ini, salah satu warga menjawab: “tidak ada yang memenuhi syarat.”

Kalau begitu, siapa mereka-mereka itu yang mengurusi negara ini?

6 thoughts on “Idiocracy

    • seminar juga punya kemungkinan untuk membuat kita kecewa, tapi mungkin yang penting cara penyampaiannya dan apakah pihak yang membawakan konsisten dengan tema dan tujuan mereka.

      tapi televisi swasta nasional kita sudah sedemikian sehingga isi menjadi tidak penting lagi.

      terima kasih komentarnya Pak…

  1. Comment by Distiwan

    Hmm jujur aku gak begitu ngerti c masalah politik atau masalah sosial,
    tp infonya bermanfaat bagi orang banyak………..
    Kayaknya blog2ku jg perlu diisi info2 kayak gn deh,hehehe
    Terima kasih atas infonya

    Salam Distiwan

    • sudah baca reply di blog mu, pemilihan judul memang dahsyat🙂

      kurang tepat sih kalau halaman ini disebut info, lebih ke opini, apa pandangan kita terhadap hal-hal yang kejadian di bumi pertiwi, buat ngeramein dan biar nggak sakit perut. terima kasih kunjungannya…

  2. negara besar juga pernah korupsi, tapi negara berkembang, sedang mencari jati dirinya, ingin dibawa kemana negara, tergantung dari penguasanya. kalau pengusanya korup, rakyat lah pengingatnya, jadi tambuk kekuasaaan pada rakyat, bukan segilintir orang.

    • maaf, komennya masuk spam, jadi kelewatan…

      nah, dibawa kemananya itulah yang bikin was-was. Memang tidak ada negara yang bebas dari penyakit korupsi, termasuk pada skala seperti yang ada di Indonesia saat ini. Pendapat saya di tulisan ini karena asumsinya fungsi “pengingat” itu, kalaupun berjalan, jalannya sporadis, agak kacau, dihambat, dan sampai ke telinga yang… rada budek.

      Bayangin aja kalau sopir angkot budeg, apa gak was-was kita yang numpang?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s