Ganyang Malaysia (?)

Tulisan ini didasari dari sebuah wawancara di KBR 68H hari Senin, tanggal 31 Agustus 2009. Topiknya adalah mendorong prioritas penegakan hukum dan HAM di masa pemerintahan Yudhoyono – Budiono yang akan datang.

Usman Hamid, kordinator Kontras menyatakan bahwa kita semua (seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya pemerintah, parlemen dan masyarakat) masih kekurangan keberanian untuk meminta pertanggungjawaban terhadap kejahatan kemanusiaan, kita juga masih tidak berani untuk menuntut pertanggungjawaban dari orang-orang kuat. Para pembuat undang-undang pun tidak bisa menempatkan prioritas dengan baik, dibuktikan dengan pembahasan rancangan undang-undang tindak pidana korupsi dan perbaikan terhadap KUHAP dan KUHP yang tidak kunjung datang.

Mendengar semua itu, asumsi-asumsi saya terpancing. Asumsi-asumsi yang mungkin sama dengan yang dimiliki oleh sebagian warga negara Indonesia lainnya.

Bagaimana jika para pembuat undang-undang bukannya tidak bisa menempatkan prioritas sesuai dengan proporsinya, karena kita tahu, beda pola pikir, beda pula prioritasnya, dan karena dalam pemerintahan kita tidak mengenal individu-individu yang mempunyai pola pikir sebagai negarawan, maka pola pikir “terspesialisasi” seperti itu masih akan laku.

Kemudian masalah ketidakberanian kita menuntut keadilan dari orang-orang kuat terhadap kejahatan kemanusiaan seperti penculikan dan penyiksaan. Mari kita menerima dengan lapang dada fakta yang sangat-sangat nyata yang membuat ide mengenai keadilan menjadi utopia yang yang tidak akan pernah terwujud dalam dunia nyata: untuk apakah manusia Indonesia bekerja? (jika memang mereka bekerja) jawabannya adalah untuk menyambung hidup.

Saya kira sebagian dari kita yang mencoba menjadi “advokat kemanusiaan” harus mencoba mengerti rantai kehidupan normal dalam masyarakat Indonesia: kelahiran, pendidikan (jika dapat diperoleh, biasanya hanya berupa rutinitas tanpa esensi), gelar kesarjanaan (sama tidak jelasnya dengan pendidikan yang melatar belakanginya), bekerja, menikah, punya anak, hidup berkecukupan. Fungsi seorang individu dalam tatanan kehidupan kemanusiaan dewasa ini hanyalah sebagai sarana untuk menjaga kesinambungan lingkaran ini. Pekerjaan yang membawa penghasilan, tidak lain dan tidak bukan, juga adalah sarana untuk mendukung “kenormalan” ini. Tidak perduli apa “profesinya”: anggota TNI, Polisi, Pengacara, Pegawai Negeri, Pejabat Negara, semua profesi itu, diatas segalanya, lebih berfungsi sebagai sumber penghasilan.

Kenapa mereka, rekan-rekan kita sesama warga negara itu, harus pusing-pusing memikirkan hal-hal yang akan menyulitkan diri mereka sendiri, dengan resiko kehilangan rasa aman dari sebuah sistem ketenagakerjaan? Para “pemikir” harus sadar, bahwa mereka berpikir sendirian, dan jika mereka mengharapkan suatu perubahan yang sesuai dengan pemikiran mereka, mereka juga harus bekerja sendirian, berhadapan dengan semua yang telah merasa nyaman dengan pola hidup mereka.

Penegakan hukum dan HAM dimasa pemerintahan yang akan datang, seperti biasanya tidak akan datang dari inisiatif pemerintah, maupun niat baik (atau akal sehat) parlemen, terlalu banyak faktor lain yang akan menggagalkan usaha ini, bahkan jika kita mengkesampingkan faktor kondisi pemikiran massal masyarakat seperti asumsi saya diatas.

Mengenai Ganyang Malaysia.

Jika kita menggunakan tolak ukur dari rasa marah terhadap semua “kenakalan” yang secara sengaja dilakukan oleh Malaysia (Malaysia yang mana? seluruh rakyat Malaysia?), tentu gampang saja untuk menjustifikasi istilah Ganyang Malaysia. Yang harus diingat, sebuah perang memakan energi dan sumber daya yang sangat besar, sesuatu yang mungkin kita miliki namun tidak bisa kita atur. Setelah ganyang Malaysia, lalu apa? (dengan asumsi kita menang). Yang tersisa adalah negara yang semakin dekat dengan kebangkrutan, karena jika menilik mental para pejabat dan wakil kita di parlemen, mereka bisa saja merancang cara agar mereka bisa mengambil keuntungan dari suasana menyedihkan seperti perang sekalipun.

Menunjukkan taring sangat penting tentunya, namun taring diplomasi. Malaysia (lagi, Malaysia yang mana, kita menunjukkan jari kepada siapa? Seluruh rakyat Malaysia?) sampai saat ini, jika memang benar, lebih gencar melakukan perang mental. Jika kita memukul duluan, akan ada orang yang tertawa senang di suatu tempat diantara kedua negara. Walaupun agak sulit, pemerintah harus menunjukkan kalau kita mempunyai mental yang prima, dan mempunyai pemikir-pemikir yang brilian, yang mampu mengalahkan Malaysia secara mental. Masalahnya sekarang, apakah kita masih mempunyai orang-orang seperti itu?

Salah satu pendengar KBR 68 H dari Kalimantan dengan suara yang sangat emosional mengatakan jika Malaysia berhasil merugikan kita, seharusnya kita berkaca, apa yang salah. Orang jangan dengan mudahnya berkata ganyang Malaysia jika mengurus negaranya sendiri belum bisa, masih banyak wilayah di pedalaman Kalimantan yang setelah 64 tahun merdeka belum tersentuh listrik dan jalannya masih berupa tanah liat. Dengan sedih bapak itu berkata, jika memang bisa lebih memanusiakan warga di sana, biar saja dicaplok Malaysia agar rakyatnya bisa hidup layaknya manusia.

Satu hal yang patut kita apresiasi dari “permasalahan” Malaysia ini: mereka membuka mata kita akan keburukan kita sendiri, dan negarawan yang tidak bisa belajar dari sini bukanlah negarawan, namun para pandir.

2 thoughts on “Ganyang Malaysia (?)

    • terima kasih, salam kenal juga mas dari Tumpal. Saya sudah kunjungi blognya, isinya menarik dan berguna, bisa dijadikan referensi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s