Tanah Rakyat Tanah Siapa?

Pemilihan Presiden baru saja berlalu, tanpa banyak peristiwa yang terjadi, tidak ada kerumunan orang, hampir seluruh rakyat puas. Namun ada masalah yang yang belum terselesaikan, terkubur di luar sana, disembunyikan di bawah permukaan, dan seakan-akan tidak pernah ditemukan. Di sini di Kalimantan Barat, jalan-jalan baru dibangun, bangunan-bangunan bermunculan untuk melengkapi ekonomi dan populasi manusia yang terus bertambah. Wilayah yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu paru-paru dunia sekarang tampak sama dengan wilayah lain yang menghadapai masalah populasi dan kesalahan manajemen. Jika ada berkah alam yang sebelumnya tersedia melimpah, kini menjadi sangat terbatas.

Jumlah manusia berlipat ganda dan setiap orang memiliki agenda masing-masing. Masalahnya saat ini sumber daya yang ada hampir tidak cukup untuk memenuhi – bukan kebutuhan – namun nafsu dari setiap orang, siapapun mereka. Masalah ini memisahkan mereka ke dalam faksi-faksi: pemerintah, pengusaha dan rakyat. Rakyat yang merasa dilupakan.

Seperi warga di RT 5, kecamatan Sungai Ambawang, kabupaten Kubu Raya yang merasa di curangi pemerintah daerah dan pengusaha.

Orang-orang tidak dikenal datang ke wilayah tersebut membawa kamera dan mengambil gambar lahan. Saat didekati oleh warga, orang-orang tersebut malah lari. Tidak lama kemudian, orang-orang lain akan datang, membawa peta dan bukti kepemilikan lahan. Ketua RT berkata kepada saya bahwa tidak ada seorangpun warganya ingat pernah menjual lahan tersebut kepada orang.

Pada hari lain, akan ada utusan yang mengaku dikirim oleh pemilik beberapa hektar lahan , untuk mengawasi situasi, untuk mempersiapkan lahan untuk diolah.
“Lucu” kata wakil ketua RT “karena sepengetahuan kami, kamilah pemilik lahan tersebut.”
“Kami sudah ada di sini sejak dari kakek, nenek kami” kata ketua RT “saya sudah bertugas sebagai kepala RT selama kurang lebih 20 tahun, saya tahu kalau ada warga yang menjual tanah mereka.”

Semuanya dimulai pada tahun 1998. Warga menyadari bahwa untuk melindungi tanah mereka mereka tidak dapat mengandalkan status tanah ulayat yang secara teoritis diakui dalam Undang Undang Agraria dan peraturan pertanahan di negeri ini. Mereka kehilangan tanah mereka bahkan saat mereka hidup di atasnya, berhektar-hektar setiap tahun.. Jadi mereka mencoba memanfaatkan program ajudikasi yang disponsori pihak Australia (warga tidak dapat mengingat apakah sponsor tersebut berasal dari badan tertentu, lembaga non pemerintah, atau langsung dari pemerintah Australia) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah. Mereka pergi ke BPN dan ditolak.
“Mereka memberi macam-macam alasan” kata wakil ketua RT “mereka bilang tanah itu sudah terdaftar atas nama orang lain, ada orang yang sudah punya sertifikatnya, kami tidak kenal, tidak pernah ketemu.”

Ketika saya menyinggung masalah proyek jalan yang masih setengah jadi di depan rumah mereka, mereka berkata tidak ada masalah. Mereka menyambut baik proyek pembangunan jalan itu, banyak kesempatan yang terbuka, akan lebih mudah untuk pergi berbelanja ke pasar, dan listrik akan menyusul.
“Tidak ada masalah proyek jalan, maupun dengan kontraktor” kata Pak Sengseng, salah seorang warga “memang sempat berhenti, tapi mungkin karena mereka punya masalah keuangan.”

“Dulu tidak ada yang tahu wilayah ini,” kata ketua RT “kami harus pergi jauh untuk belanja, kalau beli tepung sagu harus direndam dulu di air biar basah, biar tidak gampang di tiup angin, nanti kalau sudah sampai baru dijemur.
“Semua yang tinggal di sini saling kenal, dulu semua yang ada di sini adalah keluarga” lanjut ketua RT “tapi hidup susah, belanja susah, jadi sebagian pindah, sampai tinggal empat kepala keluarga saja di sini.”

Sekarang ada orang lain tinggal dengan kami di sini,” kata Pak Sengseng “kebanyakan orang Dayak memang warga asli, tapi juga ada suku lain, Melayu, Cina, Bugis, Batak juga ada.” Pak Sengseng menyebutkan seorang dari suku Bugis yang juga merupakan anggota DPRD punya tanah di wilayah itu, tepat dibelakang tempat kami duduk, tanah itu sendiri sudah dicaplok.

Mereka mengatakan berhektar-hektar tanah dari kilometer 48 sampai kilometer 60 bermasalah.

“lucunya, pemerintah bilang tanah ini, sampai lewat posisi jalan itu, akan digunakan untuk wilayah industri. Kami tidak bodoh, kalau memang begitu harusnya jalan itu ndak bisa dibangun” kata ketua RT.

“tanah kami diambil sama orang-orang yang punya uang, pemerintah pun ndak bisa bantu. Kami akan lawan. Mereka pakai cara uang, suap pegawai pemerintah, kami lawan pake cara kami, kami akan buat pengaduan.” kata Pak Sengseng.

“Kami akan lawan lewat kepala desa, nanti ke anggota DPRD yang baru terpilih. Kalau jalan sudah selesai, kami akan adukan” kata wakil ketua RT.

“Kami tidak mau datang ke sana, biar saja mereka yang kesini, mau tangan ke lima, mau tangan ke sepuluh, yang penting jelas siapa yang beli tanah.” kata ketua RT.

Ini hanyalah salah satu dari sekian banyak permasalahan tentang tanah di Kalimantan Barat. Masing-masing pihak mempunyai versinya masing-masing tentang masalah ini. Pemerintah berpendapat bahwa masalahnya terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan pertanahan. Para pengusaha berpendapat hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi mengenai status tanah, dan jika pemerintah daerah tidak campur tangan mereka akan dikejar-kejar oleh warga yang marah, hal ini tentunya akan membuat takut para investor. Masyarakat berpendapat bahwa pemerintah rakus.

Tapi kita akan kehilangan hal yang lebih besar daripada semua uang yang ada di muka bumi ini jika pemerintah tidak dapat bertindak bijaksana. Bagi masyarakat Dayak dan masyarakat adat lain di Indonesia, tanah berarti jiwa dan identitas, ketika tanah tersebut direnggut, maka entah apa lagi yang tersisa bagi mereka.

blackenedgreen

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s